Evaluasi Diri Sekolah

Posted: Juli 8, 2013 in Uncategorized

Image

 

 

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan salah satu instrumen untuk menilai kinerja dan mutu suatu sekolah, yang banyak dipertanyakan selama ini adalah :

a. Kendala – kendala apakah yang dialami pada saat pelaksanaan EDS?

b. Apa beda EDS dengan akreditasi?

            Sebelum menjawab pertanyaan (a) saya ingin memaparkan apakah EDS, fungsi EDS,dan mengapa EDS dilakukan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang semakin kompleks walaupun tidak jarang dalam implementasinya kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Masalah mutu pendidikan masih menjadi kendala yang belum dapat terpecahkan. Rendahnya mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru serta mutu profesionalisme guru menjadi perkerjaan rumah pemerintah sampai saat ini. Rendahnya mutu-mutu tersebut berakar dari permasalahan yang terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan,media, sumber belajar, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak terkait dengan pendidikan (Nana Syaodih dkk, 2006: 8). Permasalahan mutu yang menyerang seluruh sektor menimbulkan pertanyaan akan keefektifan kinerja sekolah selaku penyelenggara pendidikan formal. Apalagi salah satu indikator dalam menilai keefektifan kinerja sekolah dilihat dari prestasi siswa pada Ujian Nasional. Penilaian kemampuan siswa pada nilai akhir Ujian Nasional menambah beban sekolah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Akibatnya muncul anggapan anak bersekolah hanya untuk mendapatkan nilai tinggi pada Ujian Nasional. Pandangan masyarakat tersebut sebenarnya perlu diluruskan karena mutu sekolah bukan hanya sekedar prestasi siswa di bidang akademik namun juga di bidang lainnya seperti kesenian ataupun keterampilan. Mutu sekolah dapat juga dilihat dari keberhasilan sekolah dalam mengembangkan iklim akademik yang kondusif untuk menciptakan suasana keakraban, disiplin, dan budaya saling menghormati.Desentralisasi pendidikan menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Desentralisasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengelolaan sekolah di tingkat daerah. Sekolah mendapat peluang untuk berkembang dan mengatur proses pendidikan sesuai dengan potensi lingkungan yang ada baik dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta pengambilan kebijakan. Walau begitu segala macam pengelolaan pendidikan yang dibuat tetap mengacu kepada kebijakan pusat yakni sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mulai dari standar kelulusan, isi, proses, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, sampai dengan standar penilaian.Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan, seharusnya kinerja sekolah dalam mengelola pendidikan dapat lebih efektif dan efisien. Namun realitanya masih banyak sekolah-sekolah yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan.Masalah sarana prasarana pembelajaran masih menjadi kendala utama yang dihadapi sekolah, kemudian diikuti dengan minimnya pendidik yang memiliki kompetensi yang sesuai harapan. Pemerintah sebenarnya telah memberikan bantuan untuk mengatasi masalah yang terjadi akan tetapi karena rumitnya birokrasi membuat bantuan cenderung datang terlambat. Bantuan dari pemerintah juga dirasakan sekolah cenderung kurang adil dan tidak tepat sasaran karena menyamaratakan kebutuhan semua sekolah tanpa melihat kondisi sebenarnya di lapangan.Usaha perbaikan dan pengembangan mutu sekolah harus terus dilakukan. Sekolah perlu mencari inovasi baru dalam melaksanakan berbagai program yang telah disusun sesuai dengan tuntutan masyarakat dan lingkungan sosial yang kian mengalami perubahan. Program merupakan bagian dari kegiatan sekolah yang disusun dan direncanakan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran yang sudah ada. Perencanaan program sekolah tentu tidak lepas dari visi dan misi dari sekolah itu sendiri. Menurut Sudarwan Danim (2008: 73), visi sekolah pada intinya adalah statemen paling fundamental mengenai nilai, aspirasi, dan tujuan institusi persekolahan yang menentukan keberhasilan pengelolaan yang profesional.Keberhasilan pengelolaan sekolah sangat ditentukan dari kesatuan peran komponen pendukungnya seperti kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orang tua. Berkembangnya iklim akademik dan kekompakan dalam kerja dapat mengembangkan sebuah manajemen berbasis sekolah yang

berlandaskan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Meskipun terkadang komponen sekolah masih belum mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan sehingga secara otomatis program sekolah yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik.Salah satu tahapan sebagai strategi dalam upaya peningkatan mutu yang berbasis sekolah dapat dicapai melalui evaluasi diri (self assessment). Evaluasi diri berfungsi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek aspek intelektual, keterampilan maupun aspek lainnya.Evaluasi Diri Sekolah (EDS) kemudian menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). EDS merupakan suatu proses evaluasi diri sekolah/madrasah yang bersifat internalyang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan sebagai masukan bagi perencana investasi pendidikan tingkat kabupaten/kota (Panduan Teknis EDS/M 2010).Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 91 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 63 tahun 2009 menyebutkan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan untuk mendorong tumbuhnya budaya kreativitas, inovasi, kemandirian, kewirausahaan, dan akuntabilitas.EDS cukup penting dilakukan karena sampai sekarang belum ada alat yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran kinerja sekolah diukur dari aspek SPM dan 8 SNP secara akurat. Pelaksanaan evaluasi di sekolah sebenarnya sudah sering dilakukan namun sifatnya masih eksternal karena dilakukan oleh pihak luar sehingga EDS dapat menjadi cermin sekolah guna memperbaiki kinerja sekolah. EDS juga bisa menjadi bagian dalam upaya pengembangan karakter khususnya nilai kejujuran dan kedisiplinan karena dalam pelaksanaan EDS perlu perhatian dan kejujuran dari komponen sekolah untuk mengisi instrumen EDS walaupun instrumen EDS berasal dari pemerintah pusat. Selain itu, EDS merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam pelaksanaan program EDS.EDS dilakukan sekolah setiap setahun sekali setelah akhir tahun pelajaran dengan melibatkan seluruh komponen sekolah dan dimonitoring

  • oleh pengawas. Kemampuan manajerial kepala sekolah sebagai controler

sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan komponen sekolah agar dalam pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana dan hasilnya dapat digunakan untuk pengembangan sekolah.

Untuk mejawab pertanyaan a. kedala-kendala yang dialami pada saat pelaksanaan EDS, saya melakukan suatu penelitian kecil di tempat saya bekerja yaitu di lingkungan SD Swasta, penelitian berbentuk wawancara santai degan bebarapa rekan guru dan kepala sekolah, hasil yang didapat menjelaska bahwa kendala pelaksaaan EDS adalah :

1. Pemahaman guru dan orang tua siswa akan program EDS masih rendah karena kurangnya sosialisasi.

2. Komponen sekolah tidak memiliki waktu untuk melaksanakan EDS sehingga EDS

dianggap beban tambahan sekolah.

3. Pelaksanaan dan pelaporan EDS terhambat karena tidak adanya pegawai khusus yang ditugaskan untuk melaksanakannya (dikerjakan oleh TU sekolah yang mempunyai beban tugas lain.

4. Kepala Sekolah SD tersebut baru saja diganti sehingga belum memahami proses EDS di sekolah.

perbedaan EDS dengan akreditasi

Evaluasi diri sekolah bukanlah barang baru di sekolah, sebelumya telah ada instrumen evalusi diri yang dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional untuk kepentingan akreditasi sekolah, sebagai instrumen awal dalam menyiapkan sekolah mengikuti proses akreditasi. Evaluasi ini cenderung hanya sebatas instrumen yang diisi hanya pada saat akan akreditasi saja bukan merupaka sebagai bagia dari prodram perbaika sekolah. Program EDS yang dikembagkan kemendiknas saat ini lebih merupakan program dalam memacu sekolah untuk memperbaiki diri dalam pemenuha mutu pendidikan. Oleh karena itu EDS bersifat unik dan sangat privasi.

EDS adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yan melibatkan pemangku kepentigan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yanh hasilnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan RKS da sebagai masukan bagi perecanaan investasi pendidikan tingkat kab/kota.

EDS sangat berbeda dengan peilaian akreditasi. Akreditasi bersifat eksternal untuk menentukan predikat mutu suatu sekolah, oleh karena itu akreditasi cenderung membuat sekolah berlomba-lomba mendapatkan predikat terbaik, sebab hal ini akan berdampak pada kondite dan prestise suatu sekolah di masyarakat. Kecederungan tersebur mendorong sekolah-sekolah yang ‘nakal’ untuk melakukan kecurangan-kecurangan terlepas dari kemampuan assesor untuk melihat dan menilai fakta yag ada.

EDS mencoba merubah dorongan-dorongan tersebut menjadi suatu motivasi perubahan yang lebih baik, sehingga kata kuncinya adalah kejujuran. EDS menuntut sekolah untuk berlaku jujur dalam melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri.

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaia (assesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.

Dasar hukum akreditasi utama adalah : Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 60, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 pasal 86 & 87 dan surat keputusan Mendiknas No.87/U/2002.

Tujuan Akreditasi sekolah adalah :

  1. menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggaraka layanan pendidikan.
  2. memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah

Perbedaan EDS dengan akreditasi:

  1. EDS adalah penilaian yang dilakukan secara internal oleh para stakeholder sekolah/madrasah, sedangkan akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/madrasah (BAN S/M)
  2. EDS dilakukan berkaitan dengan ketercapaian SNP dan SPM, mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri dan dipakai sebagai dasar untuk membuat RPS/RKS dan RAPBS/RAKS untuk kemudian menentukan tahap pengembangannya dan membuat rekomendasinya. Sedangkan akreditasi digunakan untuk memberi peringkat atau ranking sekolah/madrasah dibanding sekolah/madrasah lain.
  3. EDS dilaksanakan setahun sekali, akreditasi setiap lima tahun sekali.
  4. Karena EDS adalah evaluasi internal untuk dasar peningkatan mutu mereka maka evaluasi biasanya akan lebih jujur dibandingkan dengan akreditasi yang terkadang menutupi kekurangan sekolah/madrasah itu.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah sudah menetapkan 8 standar nasional yang harus dipenuhi yaitu:

1. standar isi

2. standar kelulusan

3. standar proses

4.standar pendidik dan tenaga kependidikan

5. standar sarana dan prasarana

6. standar pengelolaan

7. standar pembiayaan

8. standar penilaian

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s